3. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil [Kecil/Menengah/Besar], serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (Kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel, Kereta Api dan Landas Pacu bandara (SI003) atau Untuk Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (BS.001) [sesuai dengan sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang dibutuhkan]

7. Memiliki akta pendirian perusahaan dan aktaperubahan perusahaan (apabila ada perubahan)

8. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan Negara

9. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun

Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan berusaha di bidang Jasa Konstruksi atau Nomor Induk Berusaha NIB

Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket SKP, dengan ketentuan SKP KP P, dimana KP adalah nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan a. untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket KP ditentukan sebanyak 5 lima paket pekerjaan P adalah Paket pekerjaan konstruksi yang sedang dikerjakan.

Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 tiga tahun a. Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, dikecualikan untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 dua miliar lima ratus juta rupiah b. Harus mempunyai 1 satu pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp2.500.000.000,00 dua miliar lima ratus juta rupiah sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 lima belas miliar rupiah.

Nomor NPWP Peserta, dengan status keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak Valid